Catat! 4 Kelonggaran PPKM Level 4 yang Diperpanjang Jokowi

digtara.com – Mulai hari ini hingga 2 Agustus mendatang, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 mulai dijalankan demi menekan laju penularan virus corona (Covid-19). Presiden Jokowi sedikit memberi kelonggaran dibanding dengan aturan PPKM Level 4 sebelumnya.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

“Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari 26 Juli sampai 2 Agustus 2021,” ungkap Jokowi, Minggu (25/7).

Jokowi pun menjabarkan sejumlah poin kelonggaran. Hal itu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap masyarakat selama PPKM level 4 ini.

“Kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati,” katanya.

Pertama, mengenai pasar yang menjual sembako sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan protokol kesehatan yang ketat.

Sedangkan pasar yang menjual selain kebutuhan pokok sehari- hari, dapat buka dengan kapasitas maksimum 50 persen sampai dengan pukul 15.00 dimana pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh Pemda.

Kedua terkait operasional pedagang kecil dan usaha kecil lainnya. Jokowi menyebutkan pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00.

“Yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah,” kata Jokowi.

Ketiga mengenai usaha warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya atau pada tempat usaha di ruang terbuka diijinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00.

“Lalu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit,” kata dia.

Poin terakhir yakni mengenai transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat

Sedangkan ketentuan lain sama dengan PPKM Level 4 yang berjalan sebelumnya. Luhut menambahkan total ada 95 kabupaten atau kota yang akan menerapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali.