AP II Kualanamu Buka Suara Soal Tagihan PBB Rp23 Miliar, Ini Penyebabnya

Jumat, 10 September 2021 11:28
istimewa
Bandara Internasional Kualanamu Deliserdang

digtara.com – Pihak Angkasa Pura (AP) II Bandar Udara (Bandara) Kualanamu, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), akhirnya buka suara terkait masalah tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021 sebesar Rp23 miliar ke Pemkab Deliserdang.

Melalui Manager of Branch Communication & Legal Bandara Kualanamu, Chandra Gumilar, PT AP II mengakui adanya tagihan itu serta permohonan pengajuan pengurangan pembayaran.

“Terkait tagihan PBB tahun 2021, tentu kami (AP II) sangat berharap ada kebijakan dari Pemkab Deliserdang, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bisa mengurangi jumlah tagihan tersebut,” katanya kepada wartawan, Jumat (10/9/2021).

Alasan permohonan pengajuan pengurangan pembayaran tagihan PBB itu, sebut Chandra, mengingat situasi saat ini sedang masa sulit di tengah-tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Mengingat efek dari pandemi Covid-19, yang menghantam semua sektor industri. Dan industri dunia penerbangan salah satu yang terparah terkena imbas, akibat dari penurunan drastis jumlah penumpang, pesawat dan barang (cargo) pada periode Januari-Desember 2020, AP II Kualanamu telah membukukan kerugian Rp218 miliar,” ungkapnya.

“Kalau penerbangan dalam kondisi normal, tentu kita tidak terlalu berat buat bayar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tak meminta penurunan. Baru di tahun ini saja. Namun, di masa pandemi seperti sekarang ini, AP II Kualanamu masih tetap berkontribusi untuk warga sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau kemitraan dan bina lingkungan yang memang sudah menjadi program tetap di semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tiap tahunnya,” imbuhnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait