Aktivis IKA USU Nilai Rektor USU Hukum Rektor Terpilih

  • Whatsapp
Aktivis IKA USU Nilai Rektor USU Hukum Rektor Terpilih
Rektor USU, Prof Runtung Sitepu. (internet)

digtara.com – Rektor adalah jabatan struktural, dengan berbagai organ di bawahnya, mulai Wakil Rektor, Kepala Biro dan seterusnya. Aktivis IKA USU Nilai Rektor USU Hukum Rektor Terpilih

Jabatan Rektor merupakan pekerjaan tambahan dari seorang dosen yang menyandang jabatan fungsional mulai Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor.

Sebagai Rektor seharusnya lebih mengedepankan kebijakan sebagai Penyelenggara Negara di lembaga pendidikan tinggi. “Dikedepankan tidak saja aspek akademis, tetapi juga aspek ketenangan, pengayoman, kepatutan, non diskriminatif, dan menghindari arogansi kekuasaan,” ujar aktivis Ikatan Alumni USU, Dr.Drs apt Chazali H Situmorang, MSc dalam pendapat terbuka yang disebar melaui WhatsApp yang diterima digtara.com, Minggu (17/1/2021).

Muat Lebih

Menurut Chazali yang juga Dosen Fisip UNNAS, Rektor USU Prof Runtung, telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor, 82/UN5.IR/SK/KPM/2021 Tentang Penetapan Sanksi Pelanggaran Norma, Etika Akademik/Etika Keilmuan dan Moral Sivitas Akademika Atas Nama Dr Muryanto Amin, SSos, MSi, dalam Kasus Plagiarisme. SK diterbitkan 14 Januari 2021, seminggu sebelum masa jabatan Prof Runtung berakhir.

Keputusan Rektor itu, pada diktum ketiga adalah, “Menghukum Dr.Muryanto Amin, SSos, MSi penundaan kenaikan pangkat dan golongan selama satu tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini dikeluarkan”.

Dikatakannya, ada beberapa catatan penting dari kebijakan Rektor USU Prof.Runtung dengan menerbitkan keputusan tersebut.

Pertama; sebagai Rektor yang punya atasan Mendikbud cq Dirjen Dikti, apakah sebelum menerbitkan keputusan sudah dikonsultasikan, mengingat Dr Muryanto Amin, adalah calon Rektor terpilih. Apalagi jabatan Rektor itu akan segera berakhir 21 Januari 2021.

Kedua, Apakah Rektor Prof Runtung tidak memperhitungkan penerbitkan sanksi itu  menimbulkan spekulasi bahwa ada “motivasi” untuk menggagalkan pelantikan Rektor baru?

Ketiga; Apakah Tim Komite Etik USU, personalianya benar-benar independen. Sebab secara administartif terlihat jelas, bahwa Tim Etik USU masa tugas sebelumnya adalah 3 tahun ( 2017 s/d 2019), dan pengangkatan berikutnya akhir tahun 2020, dengan periode yang berbeda yaitu 2020-2023 ( 4 tahun), bersamaan dengan mencuatnya kasus dugaan plagiat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan