UPT Disnaker Sumut Akui Perusahaan di Tapsel Semakin Baik Soal K3

Jumat, 29 Juli 2022 23:31

digtara.com – Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Ali Sakban Pane, ST mengatakan, Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, seperti terbentuknya P2K3 di sejumlah perusahaan, adanya Ahli K3 di perusahaan, klinik, dokter perusahaan. Dan yang juga penting dengan melakukan simulasi tanggap darurat, simulasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lainnya.

“Saran dan pertimbangan ini untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,” sebut Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Ali Sakban Pane, ST.

Seperti penerapan K3 di proyek PLTA Batang Toru, menurut Sakban, semakin tren perbaikan positif, bergerak maju dengan berbagai indikator, misalnya sudah terbentuk P2K3, adanya Ahli K3, klinik kesehatan, dokter, prosedur kerja dan lain sebagainya, serta pada tahun 2020 penyelenggara proyek PLTA Batang Toru menerima penghargaan kecelakaan nihil dari Kemenaker RI selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019.

Meski demikian, pihaknya yang mewilayahi Kabupaten Tapsel, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan, terus mendorong agar perusahaan selalu melakukan evaluasi-evaluasi untuk lebih memaksimalkan penerapan K3 sehingga progres pembangunan dapat berjalan baik sesuai jadwal dan target yang telah disusun serta risiko kerja bisa dicegah.

“Sehingga terbentuk semangat yang sama antara pemerintah dengan perusahaan bahwa penerapan K3 tidak semata hanya memenuhi regulasi aturan tapi juga sebagai sebuah kebutuhan bersama,” kata Sakban.

Ali Sakban melanjutkan, hal yang menjadi cakupan perhatian atas implementasi K3 semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air dan di dalam air maupun di udara dimana tenaga kerja melakukan pekerjaannya yang terdapat bahaya yang bersumber dari penggunaan mesin-mesin, pesawat, bahan dan alat kerja lainnya, termasuk lingkungan kerja maupun yang bersumber dari proses produksi.

“Inti K3 sesuai regulasi aturan yang berlaku, bagaimana tenaga kerja sehat jasmani dan rohani saat pergi bekerja hingga kembali pulang bekerja,” ucapnya.

Sakban melanjutkan, tidak hanya pemerintah, pengusaha bersama tenaga kerja juga wajib melakukan pengawasan penerapan K3 di tempat kerjanya sendiri sesuai kewajiban masing-masing dengan melibatkan Ahli K3 yang ada, termasuk dengan membentuk dan memberdayakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Ini sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 4 Tahun 1987.

Berita Terkait