Tertinggi Se-Sumut, Borkat S.Sos: Cegah Stunting Harus Keroyokan

digtara.com – Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi Kabupaten/kota tertinggi angka stunting di Sumut sesuai data SSGI Kementerian RI, Rabu (05/04/2023).

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI tahun 2022, angka stunting di Tapsel meningkat sebesar 8,6 point menjadi 39,4 persen, melampaui target sebesar 27,05 persen dan keadaan itu menjadikan Tapsel peringkat tertinggi dari 33 kabupaten/kota.

“Tapsel menjadi kabupaten stunting tertinggi dari 33 Kabupaten/Kota sangat kita sayangkan. Dan ini menjadi tanggungjawab semua pihak untuk menyatukan persepsi soal penanganan itu” Kata Borkat, S.Sos Wakil Ketua DPRD Tapsel.

Dirinya melanjutkan, bahwa stanting merupakan masalah kurang gizi dan nutrisi kronis dan untuk menurunkan dan mencegah stunting ini harus sejak dini dan kerja sama semua pihak.

“Begini, persoalan stunting ini bukan Tanggung jawab Bupati saja tetapi saat ini kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Seperti kebijakan alokasi anggaran pencegahan stunting dan kebijakan daerah harus terkoordinasi dan jangan lengah. Contohnya APBD dan APBDDesa kita push sebagian ke pencegahan dini. Selain itu untuk perusahaan yang ada di Tapsel CSR nya harus menyasar ke pengentasan stunting jangan hanya ke fisik yang tidak tepat sasaran yang belakangan ini di beritakan pak Mahmud seakan kesannya anggaran tersebut mubazzir tidak tepat guna”Katanya.

Borkat, tokoh Tapsel ini juga juga berharap agar persoalan stunting tidak menjadi pembahasan yang berkepanjangan dan komoditi kepentingan politik apa lagi ini menjelang tahun politik.

“Dalam suasana ramadhan seharusnya kita menahan diri untuk tidak saling menyalahkan apalagi stunting ini adalah masalah kita bersama yang membuat nama baik Tapsel jadi pembicaraan di tingkat regional. Persoalan stunting tanggung jawab kita bersama, baik dia politisi dan pemangku kepentingan, masyarakat juga secara umum ikut bertanggung jawab. Karena manusia adalah mahluk sosial dengan kata lain zoon politicon” Ucap Borkat S.Sos.

Selain itu dirinya dan komisi C beberapa waktu lalu mendatangi dinas kesehatan Provinsi Sumut langsung menayakan dinas terkait stunting.

“Pertemuan saya juga bersama kawan kawan menayakan tentang akurasi data stunting ini mereka menjawab survei berdasarkan random. Kami
Memdesak seharusnya datanya akurat by name by adres dan Pemda Tapselpun dapat menemui langsung korban dari hasil data tersebut dan kami pun mendesak untuk di hadirkan team surveynya kebetulan salah seorang dosen dari perguruan tinggi
Di Medan dan bersangkutan tidak
Mengangkat ponsel yang di hubungi dinas kesehatan sumut” Ucapnya.

Sedangkan untuk apaya kelembagaan, dirinya menyarankan agar Pemkab Tapsel dan DPRD Tapsel untuk membahas Perda Soal pencegahan Stunting.

“Kita buat Perda tersebut, sehingga selain pengentasan, juga pencegahan dari pra nikah sudah menjadi syarat jika ada gejala kurang sehat di cek dulu dan melakukan upaya observasi penyembuhan oleh Dinkes, Puskemas, Bidan Desa dan Kepala Desa Domisili nya” Ungkap Borkat S.Sos yang juga Ketua DPD PAN Tapsel.

Dan dirinya berharap agar Pemkab dan Forkopimda untuk segera melakukan evaluasi dan observasi potensi stunting.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, karena penduduk Tapsel ini 300-an ribu jiwa. Jadi kalau Pemkab hanya bekerja sendiri maka angka prevalensi stunting akan tetap tertinggi” Tegasnya.

Mengutip Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada 2018 sebanyak 7,8 juta atau 30 persen dari 23 juta balita di Indonesia adalah penderita stunting.

Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kemenkes RI tahun 2022, angka stunting di Tapsel meningkat sebesar 8,6 point menjadi 39,4 persen, melampaui target sebesar 27,05 persen dan keadaan itu menjadikan Tapsel peringkat tertinggi dari 33 Kabupaten/Kota.