Pansus Ranperda Zonasi PKL Kecewa, Pemko Medan Sampaikan Naskah Basi

Selasa, 07 September 2021 10:22
foto: istimewa
Rapat pembahasan Ranperda Zonasi PKL di ruang Banmus gedung DPRD Medan, kemarin.

digtara.com – Anggota DPRD Medan yang tergabung Panitia khusus (Pansus) Ranperda penetapan zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) mengaku kecewa terhadap pihak Pemko Medan. Pasalnya, Pemko Medan menyampaikan naskah akademik yang sudah basi Tahun 2018 untuk Ranperda Zonasi PKL.

Terkait hal itu Pansus sepakat minta Pemko agar segera merevisi naskah akademik untuk pembahasan berikutnya.

“Bagaimana mungkin hasil Perda nanti maksimal bila naskah akademiknya menggunakan penelitian Tahun 2018 lalu. Tentu data pedagang dan kondisi di lapangan sudah sangat jauh berbeda dengan data sekarang,” ujar anggota Pansus Abdul Latif saat melakukan pembahasan Ranperda Zonasi PKL di ruang Banmus gedung DPRD Medan, kemarin.

Ketua Pansus Hendri Duin Sembiring bersama anggota lannya Abdul Rahman Nasution, Netty Yuniati Siregar dan Siti Suciati langsung mendukung protes Abdul Latif. Pansus sepakat agar naskah akademik Ranperda Zonasi PKL dilakukan revisi. Jangan menggunakan naskah lama yang sudah basi.

“Benar, naskah akademik supaya data terbaru dan update, apalagi terkait jumlah pedagang. Sehingga kita dapat membahas dengan hasil yang baik demi kepentingan semua pihak. Jangan nanti Perda yang disahkan menimbulkani masalah baru,” ujar Hendri Duin, Selasa (07/09/2021).

Selain itu Abdul Latif, menekankan dengan adanya Perda PKL harus dapat membuktikan peningkatan kesejahteraan para pedagang serta peningkatan PAD Pemko Medan. Berikutnya, harus ada satu pasal yang mengatur perlindungan pedagang agar terhindar kutipan liar.

Begitu juga dengan kewajiban retribusi bagi pedagang diharapkan satu pintu. “Perda diharapkan mampu menciptakan perlindungan bagi pedagang dan kenyamanan bagi konsumen,” harap Abdul Latif.

Laman: 1 2