Ketua PWI Sumut: Jelang Pemilu, Pemerintah Harus Tegas Atur Medsos yang Bisa Timbulkan Konflik Sosial

digtara.com – Pemerintah diminta membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait media sosial (medsos) timbulkan konflik sosial dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga medsos juga ikut berperan dalam menyukseskan pemilu.

Baca Juga:

• Kabur Pasca Aniaya Rekan Gara-gara Postingan di Medsos, Enam Perempuan di Flores Timur Diamankan di Kabupaten Lembata
• Gegara Fitnah di Medsos Berujung Perkelahian, Keduanya Saling Lapor
• KPU Sumut Desak Semua Peserta Pemilu 2024 Segera Daftarkan Akun Media Sosial

“Butuh tangan pemerintah untuk menindak media sosial yang kontennya menimbulkan konflik sosial. Pemerintah harus membuat regulasi yang tegas untuk menertibkannya” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H Farianda Putra Sinik, dalam acara Fokus Group Discusion (FGD) Kajian Panjang Konflik Sosial Dalam Pemilu dan Pencegahannya untuk Menyukseskan Pemilu 2024, digelar Lemhanas RI, Selasa (14/6/2022) di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu.

Menurut Farianda, masyarakat harus mengerti bahwa media sosial bukanlah produk jurnalistik. Karena disampaikan oleh masyarakat umum melalui medsos pribadinya yang tidak memiliki badan hukum.

Sedangkan produk jurnalistik disampaikan oleh wartawan melalui media yang berbadan hukum dan diatur oleh kode etik jurnalistik.

“Jadi bukan ranahnya PWI untuk menertibkan media sosial yang kerap menebar berita bohong (hoaks) hingga menimbulkan konflik sosial. PWI bertanggung jawab bagi wartawan yang tergabung di PWI untuk menjalan tugas-tugas jurnalistiknya sesuai kode etik,” ujar Farianda.

Karenanya, lanjut Farianda, untuk menjadi anggota PWI ada beberapa tahap yang harus dilalui dan mengikuti uji kompetensi wartawan. Sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan wartawan sesuai dengan yang diharapkan.

Terkait konflik sosial dalam pemilu, Farianda berpendapat, media memiliki peran strategis untuk mencerdaskan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. Media harus bertindak netral dan tidak memihak kepada calon atau partai politik yang didukung.

Selain Ketua PWI Sumut, nara sumber lainnya adalah Ketua Komisi A DPRD Sumut, perwakilan Kejatisu, Ketua Bawaslu Sumut, dan Kesbangpol Sumut.

Wakil Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal TNI MS Fadhilah, menyampaikan terimakasih atas masukan para nara sumber yang disampaikan melalui FGD ini yang akan dilanjutkan untuk pendalaman masalah.

Disampaikan MS Fadhilah, masukan masukan yang muncul dalam diskusi ini akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan evaluasi untuk suksesnya Pemilu 2024.

Karena pada pemilu 2024 nanti akan digelar serentak dalam memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRD, gubernur dan bupati/walikota.

Semua pihak berharap agar Pemilu yang sudah berulang kali dilaksanakan akan terus berbenah untuk menuju kepada pemilu sebagai pesta demokrasi yang lebih baik. Sehingga proses demokrasi di Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.

“Sekali lagi terimakasih kepada para narasumber sehingga diskusi ini berjalan sesuai dengan harapan,” kata MS Fadillah.