Kasus BTS Meal, Bukti Pemerintah Tak Konsisten Sanksi Langgar Prokes

Kamis, 10 Juni 2021 07:00
int
ARMY Indonesia Kumpulkan Donasi Rp 29 Juta untuk Driver Ojol

digtara.com – Pemerintah dinilai tak pernah konsisten memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan hal itu merespons kerumunan di sejumlah gerai McDonald’s (McD) di wilayah Jabodetabek karena paket BTS Meal.

Dicky menilai kasus tersebut terjadi karena sejumlah sektor pemerintah tak bersinergi dengan baik.

“Yang namanya pelonggaran usaha ini harus disertai adanya aturan. Dan kalau ada pelanggaran terhadap aturan itu harus ada sanksi. Ini yang di Indonesia ini tidak konsisten,” kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/6).

Dicky mengkritik sikap pemerintah banyak membuat aturan, namun minim implementasi. Dalam kasus kerumunan BTS Meal, katanya, pemerintah atau pengelola usaha mestinya bisa tetap waspada.

Ia heran, karena kasus tersebut justru terjadi setelah lebih dari setahun pemerintah menangani pandemi. Padahal, di saat yang bersamaan, masyarakat tengah dihadapkan pada potensi lonjakan kasus buntut libur Lebaran.

“Sekali lagi kita dalam situasi yang lagi serius. Menghadapi awal Juli dan akhir Juni ini. Ditambah masalahnya kalau bicara, iklim dunia usaha yang seperti ini sedang menurun ini akan merugikan mereka sendiri,” katanya.

Dicky menilai, pemerintah dan setiap usaha yang diberikan izin atau pelonggaran mestinya bisa menjalankan komitmen pedoman penetapan protokol kesehatan. Sebab menurutnya, pengendalian pandemi juga bergantung besar pada dunia usaha.

“Nah, hal seperti ini harus dijadikan satu, pemahaman yang melekat ketika izin usaha di situasi pandemi ini, atau prlonggaran usaha dalam situasi ini diberikan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Paket BTS Meal diketahui telah memicu kerumunan di sejumlah gerai McD di kota-kota besar.

Penelusuran digtara.com, kerumunan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagian didatangi dan ditertibkan Satpol PP, Polisi, dan TNI.(CNN)

Berita Terkait