Jadwal Sidang Kasus Kerangkeng Tidak Jelas, KONTRAS Pertanyakan Komitmen PN Stabat Terkait Transparansi

Rabu, 27 Juli 2022 23:45

digtara.com – Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menyayangkan langkah Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang secara tiba-tiba mengubah jadwal sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Nonaktif, TRP yang dilaksanakan pada Rabu (27/7/22).

Sebelumnya, persidangan kasus tersebut telah dijadwalkan pada Kamis (21/7/22) dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Namun, persidangan tersebut ditunda hingga Kamis (28/7/22), lalu secara tiba-tiba persidangan dipercepat ke hari Rabu (27/7/22).

Adinda Zahra Noviyanti, Kepala Operasional KontraS Sumut mengatakan, perubahan jadwal persidangan secara tiba-tiba ini dapat berdampak pada kecurigaan publik dan proses persidangan yang berjalan tidak transparan.

Apalagi sejak awal publik sudah melihat banyaknya kejanggalan dalam penanganan kasus kerangkeng ini.

Mulai dari keterlibatan TNI/Polri, organisasi masyarakat, hingga kerangkeng yang telah berlangsung 10 tahun berdasarkan sepengetahuan lembaga-lembaga daerah terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat, pemerintah desa, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat.

“Padahal kasus ini sangat serius karena menimbulkan begitu banyak korban, melibatkan pejabat publik setempat. Bahkan dilakukan oleh orang nomor satu di Kabupaten Langkat yang sempat memperoleh kota peduli HAM dari Kemenkumham tahun 2019. Harusnya persidangan kali ini bisa dijadikan ajang pembuktian penegakan hukum yang berkeadilan di Langkat,” kata Adinda.

Menyikapi hal tersebut, KontraS Sumut akan mendorong keterlibatan Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemantauan kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif TRP.

Adinda menjelaskan, keterlibatan KY untuk pemantauan kasus ini diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam pasal 20 menjelaskan dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Laman: 1 2

Berita Terkait