Duh, Dokter Spesialis RSUD SK Lerik Kota Kupang Mogok, Ini Tuntutannya

digtara.com – Sejumlah dokter spesialis di RSUD SK Lerik Kota Kupang, NTT melakukan aksi mogok kerja, Senin (1/8/2022).

Baca Juga:

• Polisi Terima Dua Laporan Terkait Kasus Pembunuhan Mahasiswa Undana di Oesapa
• Ayah Biadab di Sidimpuan Tega Cabuli Anak Kandungnya Sendiri Berusia 3 Tahun
• Peduli Olah Raga, Jon Sujani Bagikan Bola Ke Tim Futsal di Sidimpuan

Para dokter menyebut aksi yang mereka lakukan dengan istilah istirahatkan pelayanan di Poli, hingga ada kejelasan tentang hak-hak mereka, diantaranya jasa pelayanan (Jaspel) dan insentif dokter spesialis.

Dalam aksi ini, dokter spesialis tidak datang ke RSUD SK Lerik Kota Kupang untuk pelayanan.

Beberapa dokter umum yang masuk dalam beberapa bidang di rumah sakit, beserta direktur RSUD SK Lerik, drg Dian Arkiang turun langsung memberikan pelayanan di poli.

Aksi para dokter ini digelar bertepatan dengan perayaan HUT ke-12 RSUD SK Lerik Kupang.
Ketua Komite Medik RSUD S. K Lerik, dr. Ronald Sp.An di RSUD SK Lerik Kota Kupang, mengatakan, jumlah dokter spesialis di RSUD SK Lerik sebanyak 27 orang.

Dokter spesialis yang ada di RSUD S.K Lerik, yaitu dokter spesialis penyakit dalam, kandungan, THT, poli bedah, anestesi, gigi, rehabilitasi medis dan dokter spesialis anak.

“Saya tidak tahu apakah semua dokter spesialis, tetapi yang pasti, kami membutuhkan kejelasan, pelayanan yang darurat tetap kami layani,” ujarnya Senin (1/8/2022).

dr. Ronald Sp.An mengakui beberapa dokter spesialis memilih untuk beristirahat sebagai bentuk protes terhadap pihak manajemen dan Direktur rumah sakit S. K Lerik.
Menurut dia, gerakan istirahat para dokter bentuk akumulasi karena jasa pelayanan belum dibayar hingga saat ini.

Dikatakan, gerakan ini tidak ada yang menggerakan, tapi ini bentuk kesepakatan bersama karena bekerja tapi tidak diperhatikan hak dan kesejahteraan.

Menurutnya, pemberhentian sementara pelayanan ini karena insentif dari bulan Januari 2022 hingga saat ini belum diterima, maka semua sepakat untuk istirahatkan pelayanan.

Menurutnya, informasi yang didapat dari Direktur RSUD S.K Lerik, yang dianggarkan itu hanya 10 bulan dan insentifnya turun dari Rp 7 juta menjadi Rp 5 juta.

Di sisi lain, ada dokter spesialis yang statusnya kontrak mendapatkan insentif Rp 7 juta tanpa ada penurunan.

“Sementara kami turun jadi Rp 5 juta insentifnya. Harusnya Rp 7 juta. Informasi ini sudah dikomunikasikan ke direktur dan manajemen dari awal tahun sekitar Februari atau Maret lalu, ada solusi yang ditawarkan, tapi tidak ada kepastian yang jelas. Sebenarnya yang dipertanyakan sekarang, kenapa insentif dokter spesialis berubah dan tidak dibayarkan sampai sekarang,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, dokter telah melakukan kewajibannya memberikan pelayanan, tetapi jasa medis maupun insentif tidak jelas.
Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan keadilan untuk penuhi hak para dokter spesialis.

Menurutnya, Poli rawat jalan saja yang tutup, sementara emergency, rawat inap tetap dibuka atau memberikan pelayanan sehingga pasien tidak dikorbankan.

“Kalau jasa pelayanan, insentif, itu tidak dibayarkan berarti terjadi ketidakadilan di rumah sakit ini, kurang transparan,” jelasnya.

Dia mengatakan, Informasi terbaru yang didapat adalah akan digelarnya rapat pada Selasa (2/8/2022), bersama direktur.

“Kami istirahat mulai hari ini, dan besok ada pertemuan dengan direktur rumah sakit. Selama ini kami seperti sapi perah, bekerja keras bantu rumah sakit tapi tidak diperhatikan haknya oleh pemerintah,” bebernya.

Persoalan ini, kata dia, sebelumnya telah diadukan kepada Wali Kota Kupang Jefri Riwu Kore dan sudah ada audiensi, namun tidak ada kejelasan.

Tuntutan yang diminta kepada pihak rumah sakit yakni transparansi soal jasa pelayanan, insentif 7 bulan yang belum dibayar dan beberapa hak lainnya.

Direktur RSUD SK Lerik, drg Dian Arkiang, mengaku, pihaknya baru selesai rapat di kantor Wali Kota Kupang bersama Sekretaris Daerah, Fahrensi Funay, Kepala Badan Pendapatan Ama Radja, Sekretaris Badan Keuangan dan jajaran lainnya, untuk mencari solusi bersama.

drg Dian menjelaskan, semua sementara berproses bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sudah ada rekomendasi dari BPKP.

“Jadi kita akan proses, untuk mekanisme pembayaran insentif para dokter spesialis tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada di BLUD, tentunya membutuhkan persetujuan dari TAPD juga,” ujarnya.

Kendala yang terjadi karena Perwali, tetapi untuk memperlancar semua dan tidak menghambat hak dari dokter spesialis, maka pihak rumah sakit akan melakukan take over dari BLUD untuk membayar insentif, dengan besaran Rp 7 juta.

“Jadi kita akan pakai anggaran BLUD, untuk pembayaran insentif sebesar Rp 7 juta per bulan untuk setiap dokter spesialis. Jadi kelengkapan administrasinya kita lengkapi, setelah kita berproses dengan TAPD dan perubahan RBA perubahan rumah sakit, maka kita siap untuk pembayaran,” katanya.

Untuk proses transparansi, kata drg Dian, selama ini sudah dilakukan transparansi dengan dokter spesialis dan terus dilakukan evaluasi.

“Besok saya akan rapat dengan mereka (dokter spesialis, untuk menjelaskan mekanisme anggaran, karena tidak semudah yang dipikirkan, diharapkan pelayanan tetap berjalan baik. Pelayanan hari ini juga berjalan baik, digantikan oleh beberapa dokter yang ada di rumah sakit,” tandasnya.