BEM Nusantara Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Indonesia Diacara KTT ASEAN

digtara.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menolak kedatangan pemimpin Junta Militer Myanmar ke Indonesia pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta, 24 April 2021.

Baca Juga:

• Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat
• Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS
• Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Beberapa hari lalu, BEM Nusantara mendapati adanya berita bahwa pertemuan puncak ASEAN di Jakarta, yang akan diselenggarakan pada 24 April 2021, akan dihadiri oleh pemimpin Junta Militer Myanmar.

Di dalam berita tanggal 17 April lalu itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat membenarkan adanya kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing selaku pimpinan Junta Militer Myanmar, dapat dikonfirmasi bahwa ia akan hadir dan menjadikan kehadirannya sebagai perjalanan resmi pertama bagi dirinya sejak kudeta terjadi.

Dari situasi dan kondisi di Myanmar saat ini,BEM Nusabtara melihat dan menilai bahwa situasi dan kondisi di sana sudah memasuki kategori darurat. Darurat HAM pun sudah menyentuh tingkatan yang amat sangat berbahaya dengan catatan jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya, maupun dengan tindak kesewenang-wenangan militer terhadap sipil di Myanmar.

“Oleh karena itu, atas nama solidaritas dan mengingat sila ke-2 Pancasila, serta menjaga integritas dan moral bangsa,BEM Nusantara meminta Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan itu untuk membatalkan dan melarang kehadiran pimpinan Junta Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing untuk hadir dalam agenda tersebut,” kata Koordinator Pengurus Pusat BEM Nusantara Periode 2021-2022, Eko Pratama dan Sekretaris Pusat M. Julianda Arisha, dalam siaran persnya yang diterima digtara.com, Kamis (22/4/2021).

Eko Pramata beralasan,Jenderal Min Aung Hlaing merupakan pimpinan Militer yang melakukan kudeta atas pemerintahan sipil yang sah,ia merupakan delegasi yang tidak sah dari Myanmar. “Terpenting ia merupakan penjahat pelanggar HAM yang telah merampas nyawa,kehidupan dan nilai-nilai demokrasi yang merupakan hak dari masyarakat Myanmar”.

Dikatakan Eko, selanjutnya, BEM Nusantara juga meminta Indonesia, ASEAN, dan PBB untuk mendukung perjuangan rakyat Myanmar, dengan cara menyatakan sikap dan melakukan tindakan-tindakan yang konkret Sebagai upaya mendukung dikembalikannya pemerintah sipil yang demokratis, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil Myanmar,serta menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar.

“Kami juga meminta negara-negara ASEAN secara umum dan Indonesia khususnya, agar senantiasa tepat dan bijaksana dalam menentukan pilihan sikapnya, rezim pemerintahan Militer Myanmar dengan JenderalMin Aung Hlaing sama sekali bukanlah pimpinan Myanmar yang seharusnya, karena ia sama sekali tidak memiliki legitimasi dan sama sekali tidak mendapat dukungan dari rakyat. Artinya, sikap dan pilihan politik Indonesia dan negara-negara ASEAN sekali lagi haruslah tepat dan bijaksana sebagai bentuk tindak lanjut dari situasi dan kondisi yang hari ini sedang terjadi di Myanmar,” ujar Eko.

Dari pernyataan sikap ini, lanjut Eko, dengan tegas menyampaikan dengan sadar bahwa BEM Nusantara sepenuhnya mendukung dan bersolidaritas dengan perjuangan rakyat Myanmar dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang menjadi haknya, serta sepenuhnya mendukung pemerintahan sipil sebagai pemerintah Myanmar yang sah, karena terpilih berdasarkan mandat rakyat, dan terpilih melalui mekanisme pemilihan yang sah dan demokratis.

“Tak lupa pula kami sampaikan, BEM Nusanatara mengutuk tindakan kekerasan dan represif yang dilakukan oleh Militer Myanmar,” katanya.

Militer Myanmar harus segera menghentikan kekerasan dan represi yang mereka lakukan, karena tindakan represif berupa kesewenang-wenangan, yang dilakukan oleh Militer Myanmar, sama sekali bukanlah merupakan hal yang tepat untuk menyelasaikan permasalahan dan meredakan konflik.

“Jik apa yang kami sampaikanini tidak diindahkan dan tidak mendapatkan tanggapan, maka kami siap berdemo bahkan memboikot agenda pertemuan puncak ASEAN di Jakarta, 24 April 2021 mendatang,” tutup Eko.

Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe.