BEM Nusantara Tolak Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Indonesia Diacara KTT ASEAN

  • Whatsapp
Junta Militer Myanmar
BEM Nusantara tolak junta militer Myanmar (ist/digtara)

digtara.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menolak kedatangan pemimpin Junta Militer Myanmar ke Indonesia pada acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar di Jakarta, 24 April 2021.

Beberapa hari lalu, BEM Nusantara mendapati adanya berita bahwa pertemuan puncak ASEAN di Jakarta, yang akan diselenggarakan pada 24 April 2021, akan dihadiri oleh pemimpin Junta Militer Myanmar.

Di dalam berita tanggal 17 April lalu itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat membenarkan adanya kehadiran Jenderal Min Aung Hlaing selaku pimpinan Junta Militer Myanmar, dapat dikonfirmasi bahwa ia akan hadir dan menjadikan kehadirannya sebagai perjalanan resmi pertama bagi dirinya sejak kudeta terjadi.

Muat Lebih

Dari situasi dan kondisi di Myanmar saat ini,BEM Nusabtara melihat dan menilai bahwa situasi dan kondisi di sana sudah memasuki kategori darurat. Darurat HAM pun sudah menyentuh tingkatan yang amat sangat berbahaya dengan catatan jumlah korban yang terus bertambah setiap harinya, maupun dengan tindak kesewenang-wenangan militer terhadap sipil di Myanmar.

“Oleh karena itu, atas nama solidaritas dan mengingat sila ke-2 Pancasila, serta menjaga integritas dan moral bangsa,BEM Nusantara meminta Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan itu untuk membatalkan dan melarang kehadiran pimpinan Junta Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing untuk hadir dalam agenda tersebut,” kata Koordinator Pengurus Pusat BEM Nusantara Periode 2021-2022, Eko Pratama dan Sekretaris Pusat M. Julianda Arisha, dalam siaran persnya yang diterima digtara.com, Kamis (22/4/2021).

Eko Pramata beralasan,Jenderal Min Aung Hlaing merupakan pimpinan Militer yang melakukan kudeta atas pemerintahan sipil yang sah,ia merupakan delegasi yang tidak sah dari Myanmar. “Terpenting ia merupakan penjahat pelanggar HAM yang telah merampas nyawa,kehidupan dan nilai-nilai demokrasi yang merupakan hak dari masyarakat Myanmar”.

Dikatakan Eko, selanjutnya, BEM Nusantara juga meminta Indonesia, ASEAN, dan PBB untuk mendukung perjuangan rakyat Myanmar, dengan cara menyatakan sikap dan melakukan tindakan-tindakan yang konkret Sebagai upaya mendukung dikembalikannya pemerintah sipil yang demokratis, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sipil Myanmar,serta menghentikan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

1 Komentar