Komisi I DPRD Medan Minta Camat Verifikasi Kepling di Wilayahnya

Jumat, 12 November 2021 12:00
ist
Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution

digtara.com – Komisi I DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan, khususnya 21 Camat untuk melakukan verifikasi kembali status setiap Kepala Lingkungan (Kepling) yang ada di Kota Medan.

Hal tersebut dilakukan karena pada Desember nanti, pihak kecamatan akan mengeluarkan SK pengangkatan Kepling yang ada di jajarannya.

“SK pengangkatan Kepling rencananya akan dikeluarkan pada Desember ini, maka kita minta setiap Camat untuk melakukan verifikasi status para kepling terlebih dahulu,” ucap anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution, Jumat (12/11).

Verifikasi status Kepling yang dimaksud, kata Mulia, yakni Kepling tidak boleh merangkap jabatan seperti menjadi Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pasalnya, pendamping PKH mendapatkan honor dari APBN, mengingat PKH merupakan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Kepling merupakan perangkat pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Medan yang honor atau upahnya diambil dari APBD Kota Medan.

Masih ditemukan Kepling yang saat ini menjabat sebagai pendamping PKH, padahal itu jelas tidak boleh. Disatu sisi dia dapat honor dari APBN, tapi disisi lain dia juga dapat honor dari APBD. Ada aturannya, dan itu memang tidak boleh terjadi.

“Lalu kalau sudah begitu, tentu dia tidak akan fokus menjadi Kepling, sedangkan masih ada masyarakat lainnya yang lebih layak menjadi kepling karena lebih fokus dan tidak merangkap tugas atau jabatan,” ujarnya.

Laman: 1 2

Berita Terkait